 |
| Antrean Kendaraan di Salah Satu SPBU di Buleleng |
SINGARAJA FM,-Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Buleleng masih jauh dari kata normal. Minimnya pasokan yang masuk ke wilayah Bali Utara membuat antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) belum sepenuhnya terurai. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya ketersediaan BBM di tingkat pengecer, sehingga masyarakat kini semakin bergantung pada SPBU resmi.
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disdagperinkop UMKM) Buleleng, Dewa Made Sudiarta, mengungkapkan bahwa pasokan BBM yang diterima Buleleng masih jauh di bawah kebutuhan normal. Salah satu yang mengalami penurunan paling mencolok adalah Pertamax, dengan realisasi pasokan hanya sekitar 7 ribu liter, dibandingkan kuota harian normal yang mencapai 132 ribu liter.
“Pasokan riil yang kita terima memang belum kembali normal dan masih sangat kecil. Untuk Pertamax, saat ini hanya sekitar 7 ribu liter, padahal dalam kondisi normal kuota harian kita mencapai 132 ribu liter,” ungkap Sudiarta.
Sudiarta mengatakan Minimnya pasokan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelangkaan BBM di Buleleng belum dapat diselesaikan hanya dengan mengurai antrean di SPBU. Ketersediaan stok dari hulu menjadi faktor penting agar distribusi kepada masyarakat dapat kembali berjalan sesuai kebutuhan.
"Di tengah kondisi ini Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pengelola SPBU untuk mengutamakan kebutuhan kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan kedaruratan, seperti ambulans dan armada penanganan keadaan darurat lainnya,"ucapnya.
Namun, penerapan kebijakan prioritas itu perlu dilakukan secara hati-hati. Menurut Sudiarta, komunikasi antara pengelola SPBU dan aparat keamanan harus berjalan baik agar pelayanan kepada kendaraan darurat tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat yang telah lama mengantre.
“Kami sudah berkoordinasi dengan SPBU agar mendukung pelayanan kedaruratan sepanjang stok masih tersedia. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dikomunikasikan dengan aparat pengamanan di lapangan supaya tidak menimbulkan kericuhan ketika kendaraan darurat harus didahulukan,” tegasnya.
Sudiarta mengatakan pihaknya Selain mendesak pemenuhan pasokan, juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai ketersediaan BBM di setiap SPBU. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat menentukan lokasi pengisian yang masih memiliki stok, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean yang tidak pasti.
“Kami meminta informasi mengenai stok BBM di masing-masing SPBU disampaikan secara jelas. Jangan sampai masyarakat sudah mengantre lama, tetapi ternyata produk yang dicari tidak tersedia. Dengan informasi yang terbuka, warga bisa beralih ke SPBU lain yang stoknya masih ada,” ujarnya.
Sudiarta mengatakan Berdasarkan hasil pemantauan Disdagperinkop UMKM Buleleng terhadap 21 SPBU di seluruh kabupaten, sebagian besar kios pengecer atau Pertamini dilaporkan tidak lagi beroperasi karena kehabisan barang. Akibatnya, permintaan masyarakat semakin terkonsentrasi di SPBU resmi, yang berpotensi memperpanjang antrean selama pasokan belum mencukupi.
Terkait dugaan penimbunan BBM, Sudiarta menyebutkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi praktik tersebut di tingkat pedagang. Menurutnya, minimnya pasokan dari hulu menjadi persoalan utama yang saat ini terpantau di lapangan.
Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dari situasi kelangkaan yang membebani masyarakat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM tidak disalahgunakan.
“Kalau ditemukan penjualan yang sengaja memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri, tentu akan kami laporkan kepada aparat hukum. Kami juga terus mendorong dan berkoordinasi agar Pertamina segera memaksimalkan penyaluran BBM ke Buleleng,” pungkas Sudiarta.
Dengan pasokan Pertamax yang masih jauh dari kuota normal, pemulihan kondisi BBM di Buleleng kini sangat bergantung pada peningkatan distribusi dari Pertamina. Sementara itu, keterbukaan informasi stok, pengawasan penyaluran, serta pengamanan antrean menjadi langkah penting untuk mengurangi beban masyarakat hingga pasokan kembali mencukupi.
0Komentar