 |
| Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra |
SINGARAJA FM,-Pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Buleleng yang berada di bawah 50 persen dari kebutuhan normal menjadi sorotan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan BBM dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra pun mendesak Pertamina memberikan kepastian sekaligus memprioritaskan pemenuhan pasokan BBM untuk masyarakat Buleleng. Langkah ini dilakukan setelah Bupati memimpin rapat koordinasi penanganan antrean dan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026).
Usai rapat, Sutjidra langsung berkomunikasi dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis yang selama ini menjadi sumber pasokan BBM untuk Buleleng. Komunikasi tersebut berlangsung lebih dari dua jam untuk membahas kepastian jumlah pasokan yang dapat diterima daerah.
"Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng," ujar Sutjidra.
Menurutnya, ketidakjelasan informasi mengenai pasokan BBM telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan penjelasan resmi dari Pertamina agar dapat mengambil langkah penanganan yang tepat dan memberikan informasi yang akurat kepada warga.
"Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat," tegasnya.
Sutjidra mengungkapkan, kebutuhan BBM Buleleng dalam kondisi normal mencapai sekitar 340 kiloliter. Namun, pasokan yang diterima saat ini berada jauh di bawah kebutuhan tersebut. Ketimpangan inilah yang menjadi perhatian utama Pemkab Buleleng dalam upaya mengatasi kelangkaan dan antrean panjang.
"Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng," ungkapnya.
Sutjidra menegaskan, penyelesaian persoalan BBM tidak cukup hanya dengan mengatur antrean atau memperketat pengawasan di SPBU. Pemenuhan pasokan harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara memadai.Untuk mengantisipasi persoalan distribusi di lapangan, Pemkab Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Unsur TNI dan Polri telah membantu pengamanan di sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang. Kapolres Buleleng dan Dandim juga menyatakan kesiapan mendukung pengawasan distribusi BBM.
"Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal," jelas Sutjidra.
Sutjidra mengatakan Selain pengamanan, Pemkab Buleleng mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM. Satgas tersebut akan bertugas memantau perkembangan pasokan, mengawasi pendistribusian, serta menelusuri faktor yang menyebabkan berkurangnya pasokan BBM ke Buleleng.
Pembentukan satgas mencakup penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga pola pelaporan. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pergerakan pasokan dan distribusi BBM dapat dipantau secara lebih terarah.
"Satgas inilah yang akan memantau terus perkembangan pasokan dan pendistribusian BBM. Saat ini yang paling kami butuhkan adalah kepastian pasokan BBM untuk Buleleng, termasuk jumlah yang benar-benar dialokasikan," tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng mendorong agar akses BBM bagi masyarakat di wilayah pedesaan turut diperluas melalui Pertashop. Pemerintah daerah menilai pasokan untuk gerai-gerai tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan warga, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU.
Sutjidra juga meminta Pertamina mengkaji kemungkinan pelibatan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mendukung distribusi BBM. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, dengan tetap memperhatikan regulasi, kewenangan, dan aspek keselamatan.
"Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis," ungkapnya.
Terkait antrean yang terus terjadi, Sutjidra mengaku memahami kesulitan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Bahkan, sebagian warga rela datang sejak malam hari demi memperoleh bahan bakar.
Sutjidra mengatakan Sebagai langkah sementara, Pemkab Buleleng membebaskan penerapan sistem pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil-genap untuk Sabtu (17/10/2026). Kebijakan tersebut diambil karena sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum berjalan optimal.
"Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik," ujarnya.
Pemkab Buleleng selanjutnya akan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut setelah sosialisasi dilakukan. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah pengaturan antrean dan pengawasan distribusi harus berjalan beriringan dengan upaya mendesak Pertamina agar pasokan BBM kembali mendekati kebutuhan normal.
Kepastian alokasi, kecukupan pasokan, dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk mengakhiri ketidakpastian yang dirasakan masyarakat. Pemkab Buleleng berharap koordinasi dengan Pertamina dan Forkopimda dapat menghasilkan solusi konkret sehingga antrean panjang tidak terus berlarut-larut.
0Komentar