 |
| Pemerintah Provinsi Bali Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kantor Perbekel Desa Panji,Kamis (30/7) |
SINGARAJA FM,-Pemerintah Provinsi Bali melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kantor Perbekel Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayaka, bersama jajaran, dan disambut Perbekel Panji Jro Mangku Made Ariawan, SST.Par., M.B.A., didampingi Kasi Perencanaan Putu Sedana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Camat Sukasada I Komang Budiarsana, S.E., perangkat desa, seluruh kepala dusun se-Desa Panji, KIM Panji, serta masyarakat yang menjadi sasaran pendataan Program Perlinsos.
Dalam sambutannya, Perbekel Panji mengungkapkan bahwa progres pendataan Perlinsos di Desa Panji saat ini telah mencapai 54 persen. Ia optimistis pendataan akan terus dikebut hingga mencapai target 95 hingga 100 persen.
"Saat ini capaian pendataan Perlinsos di Desa Panji sudah mencapai 54 persen. Kami akan terus bergerak bersama seluruh perangkat desa dan kepala dusun agar target 95 hingga 100 persen dapat segera tercapai," ujar Jro Mangku Made Ariawan.
Ia juga menjelaskan bahwa selain fokus pada pendataan Perlinsos, Pemerintah Desa Panji terus mengembangkan sektor pariwisata desa sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
"Kami juga terus mengembangkan potensi pariwisata Desa Panji agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.
Perbekel Panji turut melaporkan pemanfaatan dana bagi hasil pajak perhotelan Bali yang telah digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, pemberian insentif RT, serta sejumlah program prioritas desa lainnya.
"Dana bagi hasil pajak perhotelan telah kami manfaatkan untuk pembangunan jalan tani, insentif RT, dan berbagai kebutuhan pembangunan desa yang langsung dirasakan masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Perbekel Panji juga menitipkan aspirasi terkait pengembangan sektor pariwisata Desa Panji agar dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali.
"Kami berharap persoalan dan kebutuhan pengembangan pariwisata Desa Panji dapat dibahas dalam agenda rapat di tingkat Provinsi Bali sehingga memperoleh solusi yang konkret," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Bali Ketut Nayaka menyampaikan bahwa secara umum capaian pendataan Program Perlinsos di Bali masih berada di bawah 50 persen. Ia meminta seluruh kepala dusun agar lebih aktif melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
"Saya meminta seluruh kepala dusun melakukan pendataan secara door to door agar target pendataan Provinsi Bali bisa tercapai 100 persen untuk keluarga desil 1 sampai 5 dan minimal 95 persen untuk seluruh masyarakat," tegas Ketut Nayaka.
Menurutnya, kondisi masyarakat Desa Panji yang sebagian besar bekerja sejak pagi hingga sore hari menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan.
"Saya maklum kondisi warga Desa Panji yang memang sulit ditemui karena sebagian besar bekerja dari pagi hingga sore. Banyak warga yang buruh harian, hari ini bekerja untuk makan hari ini juga," ungkapnya.
Pada sesi diskusi, Kasi Perlinsos menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan jaringan internet saat proses input data, rendahnya kehadiran warga ke kantor desa, hingga munculnya kekecewaan sebagian masyarakat yang belum masuk sebagai penerima bantuan.
"Kendala utama yang kami hadapi adalah sinyal internet yang tidak stabil, masih sedikit warga yang datang untuk didata, serta adanya masyarakat yang kecewa karena belum masuk sebagai penerima bantuan," ungkap perwakilan Kasi Perlinsos.
Sementara itu, para kepala dusun juga menyampaikan adanya ketidaksesuaian data yang menyebabkan sejumlah warga gagal memperoleh bantuan sosial.
"Banyak warga mempertanyakan hasil pendataan karena sistem mencatat keluarga miskin memiliki mobil. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara bukti sanggahan dengan foto kondisi rumah sehingga pengajuan PKH maupun BNT tidak dapat diproses," ujar salah seorang kepala dusun saat diskusi.
Seluruh persoalan tersebut kemudian dibahas bersama Plt. Camat Sukasada dan Sekretaris DPRD Provinsi Bali untuk mencari solusi terbaik. Masyarakat diimbau tidak bersikap apriori terhadap proses pendataan karena data yang dikumpulkan masih akan melalui tahapan verifikasi lanjutan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Perlinsos di Desa Panji berlangsung lancar. Pemerintah berharap proses pendataan segera tuntas sehingga menghasilkan data yang valid, akurat, dan benar-benar tepat sasaran sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial di Provinsi Bali.
0Komentar