 |
| Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra |
SINGARAJA FM,-Pemerintah Provinsi
Bali resmi memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada Kabupaten Buleleng
hingga 2026. Penguatan infrastruktur pertanian di berbagai daerah dan pemulihan
sejumlah ruas jalan penting yang rusak parah akan menjadi sasaran bantuan ini.
Pada Minggu (28/12),
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara langsung menegaskan bahwa BKK ini
akan diberikan. Anggaran BKK Provinsi Bali untuk tahun 2026 tercantum dalam
dokumen perencanaan daerah dan surat keputusan (SK) terkait bantuan juga telah
dikeluarkan, kata Sutjidra.
“Sudah dan itu sudah
keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti mulai awal tahun kita mulai
lelang,” ujar Sutjidra.
Ia menyatakan bahwa
setelah SK keluar, langkah selanjutnya adalah memulai pelaksanaan fisik proyek
yang dimaksud, yang dapat dimulai melalui proses lelang pada awal tahun 2026.
Penggunaan dana BKK ini sangat penting untuk memperbaiki jalan-jalan yang
kondisinya sangat membutuhkan dan telah menarik perhatian publik.
"Mengening jadi
prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,"
kata Sutjidra. Selain itu, beberapa jalan di Kecamatan Gerokgak dan Seririt
juga masuk dalam daftar lokasi yang harus diperhatikan.
Pemerintah Kabupaten
Buleleng tidak hanya berkonsentrasi pada perbaikan jalan desa, tetapi juga
merencanakan penataan kawasan perkotaan, termasuk pengaturan pedestrian dan
pedagang kaki lima (PKL). Namun, rencana penataan kota tersebut baru ditetapkan
untuk tahun 2027.
Menurut Sutjidra,
penataan PKL akan mengacu pada sistem pembatasan waktu berjualan, yakni hanya
diperbolehkan pada sore hari dan tidak menetap di trotoar sepanjang hari
seperti kondisi saat ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas
banyaknya keluhan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
“Nanti kita tetapkan
rencananya PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari. Tidak menetap seperti
yang sekarang karena akan mengganggu sekali. Masyarakat banyak sekali mengeluh,
bahkan mahasiswa pun tuntutannya begitu,” katanya.
Sutjidra juga mengakui
bahwa persoalan infrastruktur di Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah yang
cukup besar. Berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, masih
terdapat sekitar 30 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan serius.
Anggaran yang
direncanakan untuk pengaspalan jalan untuk tahun berikutnya diperkirakan
mencapai Rp75 miliar, tetapi anggaran ini tidak termasuk pekerjaan irigasi dan
jembatan. “Kalau digabung dengan proyek irigasi, total anggarannya bisa
menyentuh Rp100 miliar lebih,” katanya.
Dana BKK 2026 juga akan dialokasikan untuk sektor pertanian, khususnya untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Ini termasuk pembangunan dan pelebaran jembatan, seperti jembatan Banyuasri dan jembatan di daerah Tejakula.
0Komentar