 |
| Pembahasan Ranperda Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Buleleng, Rabu(28/10)siang. |
SINGARAJA FM,-Rencana Pemerintah
Kabupaten Buleleng mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar untuk
pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng menjadi sorotan
Fraksi Partai Gerindra DPRD Buleleng. Fraksi Gerindra meminta rencana pembiayaan
itu dikaji secara matang sebelum disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut mencuat
dalam pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027
serta Ranperda Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD
Buleleng, Rabu(28/10)siang. Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi
DPRD Buleleng itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama Tim
Ahli DPRD.
Dalam pembahasan
tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Gerindra, Kadek Widana, bersama
sejumlah anggota fraksinya meninggalkan ruang rapat. Namun, Widana menegaskan
bahwa langkah tersebut bukan merupakan aksi walk out, melainkan bentuk sikap
politik agar rencana pinjaman daerah dibahas lebih mendalam.
“Tidak ada aksi walk out.
Sikap kami semata-mata mendorong agar rencana pinjaman dana untuk pembangunan
RSUD Buleleng tidak diputuskan terburu-buru, melainkan melalui kajian yang
lebih komprehensif,” tandas Kadek Widana.
Menurut Widana, skema
pinjaman senilai Rp200 miliar tersebut hingga kini dinilai belum cukup jelas
sehingga membutuhkan kajian komprehensif, terutama terkait konsekuensi
pembiayaan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menegaskan,
meskipun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) 2027 telah disepakati eksekutif dan legislatif, hal itu tidak
serta-merta menjamin persetujuan pada tahap penetapan APBD menjadi peraturan
daerah.
Fraksi Gerindra,
lanjutnya, berpeluang tidak menyetujui APBD 2027 apabila pemerintah daerah
tetap mempertahankan rencana pinjaman tersebut tanpa disertai penjelasan skema
yang memadai.
Widana juga mengingatkan
agar pembangunan sektor kesehatan tidak hanya terpusat pada RSUD Buleleng.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang seimbang
terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya, seperti RSUD Tangguwisia
dan RSUD Giri Emas.
Ia menilai, peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan tidak selalu harus ditempuh melalui pembangunan
gedung rumah sakit baru. Penguatan fasilitas alat kesehatan serta peningkatan
kapasitas tenaga medis juga dapat menjadi alternatif untuk menjawab kebutuhan
masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD
Buleleng Ketut Ngurah Arya membenarkan adanya sejumlah anggota Fraksi Gerindra
yang meninggalkan ruang rapat. Ia menjelaskan, pembahasan awal bersama Tim Ahli
DPRD difokuskan pada kajian dan penyelarasan alokasi anggaran dalam RAPBD 2027
agar sesuai dengan skala prioritas serta kepentingan masyarakat.
Ngurah Arya menegaskan,
penyusunan anggaran daerah harus tetap memperhatikan visi, misi, serta program
prioritas kepala daerah. Setiap kebijakan belanja maupun pembiayaan harus
dipertimbangkan secara cermat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait rencana pinjaman
daerah dan pembangunan gedung RSUD Buleleng melalui skema tahun jamak, ia
mengakui masih diperlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut. Salah satu aspek
yang menjadi perhatian adalah potensi kehilangan pendapatan RSUD yang
diperkirakan mencapai Rp80 miliar selama proses pembangunan fisik berlangsung.
Menurut Ngurah Arya,
keberhasilan pembangunan sektor kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh
jumlah rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah. Kualitas pelayanan,
kesiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta
kelengkapan alat kesehatan justru menjadi faktor penting yang harus
diperhatikan.
Ia pun menilai penguatan
fasilitas dan peralatan medis di rumah sakit yang sudah beroperasi perlu
menjadi pertimbangan serius. Dengan demikian, berbagai kendala pelayanan
kesehatan yang selama ini dihadapi dapat diatasi secara bertahap.
DPRD Buleleng juga
mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap peningkatan
kapasitas RSUD Tangguwisia dan RSUD Giri Emas. Langkah tersebut diharapkan
dapat memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat di Kabupaten Buleleng.
0Komentar