 |
| Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 Banggar DPRD Buleleng dan TAPD di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Kamis (24/9) |
SINGARAJA FM,-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas secara intensif Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Kamis (24/9/2026), dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, S.M. dan dihadiri jajaran Banggar, Sekda Buleleng Gede Suyasa selaku Ketua TAPD, Tim Ahli DPRD serta jajaran TAPD.
Sebelum rapat bersama TAPD, pimpinan dan anggota DPRD terlebih dahulu mendengarkan pemaparan serta kajian Tim Ahli DPRD. Kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS bersama pemerintah daerah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah perubahan postur anggaran Buleleng. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,64 triliun lebih, meningkat sekitar Rp42,31 miliar atau 1,63 persen dibandingkan APBD induk yang berada di kisaran Rp2,60 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp13,28 miliar serta pendapatan transfer sekitar Rp29,03 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp2,73 triliun lebih, turun sekitar Rp134,24 miliar atau 4,67 persen dibandingkan APBD induk yang mencapai Rp2,87 triliun lebih.
Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi defisit. Jika dalam APBD induk defisit mencapai sekitar Rp272,89 miliar, dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 defisit ditekan menjadi sekitar Rp96,32 miliar.
Artinya, terdapat penurunan defisit sekitar Rp176,56 miliar atau 64,70 persen.
Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui pembiayaan daerah netto. Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp96,32 miliar lebih, yang disesuaikan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dirancang.
Sekda Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, perubahan APBD memiliki karakteristik berbeda dengan penyusunan APBD induk karena waktu pembahasannya jauh lebih singkat.
“Perubahan itu kan waktunya pasti singkat, tidak selebar atau sepanjang di anggaran induk. Kalau di perubahan itu memang waktunya cuma sebulan,” jelas Gede Suyasa.
Menurutnya, perubahan anggaran lebih diarahkan pada penyesuaian program yang sudah berjalan, bukan membangun konstruksi kebijakan anggaran baru secara besar-besaran.
Gede Suyasa menegaskan, sejumlah penyesuaian dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang bersifat wajib maupun mendesak tetap dapat diakomodasi.
“Di perubahan ini sifatnya hanya menyesuaikan yang belum mengikuti mandatory spending ditambahkan, ada yang mendesak tapi biaya rendah dipasangkan, serta pendapatan yang tidak cocok dengan prediksi disesuaikan. Jadi tidak menjadi konstruksi besar,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga disebut terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh dukungan terhadap kebutuhan pembangunan Buleleng.
Sementara dari sisi waktu, proses pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 ditargetkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu yang ditentukan. Sesuai ketentuan Permendagri, proses perubahan masih diperbolehkan hingga 30 September 2026.
Namun, Badan Musyawarah DPRD Buleleng telah menyepakati target penyelesaian pembahasan pada 29 September 2026.
TAPD Buleleng memastikan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan data secara detail melalui tim teknis maupun operator SIPD selama proses pembahasan bersama DPRD berlangsung.
Pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 ini selanjutnya diarahkan agar penyesuaian anggaran tetap menjaga efektivitas dan efisiensi belanja, sekaligus memastikan program prioritas pembangunan Buleleng dapat berjalan hingga akhir tahun anggaran.
0Komentar