 |
| Ketua DPRD Kab.Buleleng Ketut Ngurah Arya .S,M Saat mengisi program Buleleng Bicara. |
Singarajafm,- DPRD Kabupaten Buleleng terus mendorong keterbukaan komunikasi dengan masyarakat melalui program Buleleng Bicara. Program tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam dialog Buleleng Bicara, Jumat (28/8/2026), sejumlah aspirasi masyarakat mengemuka. Mulai dari bagaimana menyampaikan kritik tanpa memunculkan tindakan arogansi, kenaikan harga bahan pokok yang semakin membebani masyarakat miskin, hingga persoalan ketersediaan air bersih.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
"Program Buleleng Bicara ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun masukan secara langsung. Kami ingin komunikasi antara masyarakat dengan DPRD berjalan terbuka dan konstruktif," ujar Ketut Ngurah Arya.
Ia mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu didengarkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. DPRD juga memiliki fungsi untuk mengawal agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
"Kami tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti pada penyampaian. Tentu akan kami lihat mana yang menjadi kewenangan DPRD dan pemerintah daerah untuk kemudian dikawal sesuai mekanisme yang ada," katanya.
Salah satu peserta Buleleng Bicara, Putu Mahardi dari Mayong, menyoroti persoalan cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun keluhan tanpa adanya tindakan yang dinilai arogan dari pihak tertentu.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang yang aman dan terbuka untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk ketika memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa adanya tindakan arogansi? Masyarakat tentu ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan, tetapi juga berharap aspirasi tersebut diterima dengan baik," ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah maupun lembaga legislatif dapat dibangun dengan mengedepankan sikap saling menghargai.
"Kami berharap setiap kritik dan masukan dari masyarakat bisa dilihat sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan sikap arogansi," tambahnya.
Sementara itu, Nyoman Pasek dari Kalianget menyampaikan keresahan terkait harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai semakin memberikan tekanan terhadap masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, sehingga kenaikan harga tidak semakin memperberat kehidupan masyarakat miskin.
"Harga bahan pokok yang semakin naik sangat berdampak kepada masyarakat miskin. Ketika kebutuhan pokok naik, masyarakat yang penghasilannya terbatas tentu yang paling merasakan dampaknya," ungkapnya.
Menurutnya, persoalan harga kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.
"Harapan kami ada langkah nyata untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Jangan sampai masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga terus meningkat," katanya.
Aspirasi lainnya datang dari Ibu Mindri dari Tigawasa yang mengangkat persoalan air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian DPRD dan pemerintah daerah sehingga masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.
"Kami ingin persoalan air bersih mendapat perhatian karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Ia juga berharap persoalan air bersih tidak hanya dibahas dalam forum, tetapi dapat dilanjutkan dengan langkah penyelesaian yang konkret.
"Kami berharap aspirasi mengenai air bersih ini bisa ditindaklanjuti dan ada solusi yang nyata bagi masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya pembahasan, tetapi kepastian adanya penyelesaian," tambahnya.
Melalui Buleleng Bicara, DPRD Kabupaten Buleleng diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang menerima aspirasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Beragam persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Buleleng cukup beragam, mulai dari persoalan komunikasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi hingga kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih.
Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan DPRD, sehingga berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan pembangunan di Kabupaten Buleleng.
0Komentar