 |
| DPRD Buleleng Gelar Rapat Kerja Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng,Senin (27/7) |
SINGARAJA FM,-Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng guna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin sore, dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, ST.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan meliputi capaian pendapatan daerah, realisasi belanja, pergeseran anggaran hingga besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA.
Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat konstitusi yang wajib dilakukan setelah pelaksanaan anggaran berakhir.
"Hari ini kami menelaah seluruh realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa hal yang terkoreksi antara perencanaan dan pelaksanaannya, baik dari sisi pendapatan, belanja, pergeseran anggaran maupun SiLPA. Ke depan, kami berharap perencanaan dapat semakin matang sehingga apa yang telah dirancang bisa direalisasikan secara optimal," ujar Wandira Adi.
Selain mengevaluasi pelaksanaan APBD, rapat juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. DPRD menilai BUMD harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng.
Secara khusus, wandira bersama DPRD Buleleng mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, ASN, hingga anggota DPRD untuk bersama-sama mendukung pemulihan kondisi BPR Bank Buleleng 45 sebagai salah satu aset strategis milik daerah.
"Bank Buleleng 45 merupakan aset daerah yang harus kita jaga bersama. Kami mengajak seluruh ASN, DPRD, dan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan bank ini dengan menjadi nasabah secara bertanggung jawab, baik melalui tabungan, deposito, maupun kredit yang sehat. Dengan begitu, bank daerah dapat kembali kuat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Buleleng juga menggelar rapat gabungan komisi bersama Badan Anggaran untuk membahas hasil rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng..
0Komentar