 |
| Anggota DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya Mengunjungi Siswa yang Tidak Mau Sekolah.(BP/istimewa) |
SINGARAJA FM,-Siswa di SD Negeri 2 Banyuning di Kelurahan Banyuning,Buleleng, tidak hadir dalam proses belajar mengajar selama lebih dari satu tahun. DPRD Buleleng menyoroti kondisi ini. Siswa ini ditakutkan akan putus sekolah.
Pihak sekolah telah bergerak dengan cepat, kata Putu Sri Sadwity, kepala SD Negeri 2 Banyuning. Guru langsung berkunjung ke rumah siswa sekitar satu bulan setelah siswa tidak hadir ke sekolah. Meskipun demikian, usaha awal itu tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Siswa ini tidak pergi ke sekolah sejak Oktober 2024.
Memasuki tahun 2025, sekolah kemudian berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk menghadirkan pendampingan profesional. Seorang psikolog pun diterjunkan melakukan asesmen langsung di rumah siswa.
Secara administratif, siswa itu juga belum dinyatakan berhenti sekolah. Namanya masih tercatat aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pihak sekolah pun terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan langkah lanjutan.
“Tidak ikut semester dua sampai sekarang. Dikatakan berhenti tidak, karena data anak tersebut masih ada di sekolah dan masih terdaftar di Dapodik. Arahan dari kasi kurikulum, tetap diupayakan. Kami sudah mendata yang berpotensi drop out,” jelasnya,Rabu (25/2).
Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dhukajaya, menegaskan pihaknya akan mendorong Disdikpora Buleleng melakukan pendataan menyeluruh terhadap siswa yang berpotensi putus sekolah.
Menurutnya, kasus di SD Negeri 2 Banyuning harus menjadi peringatan serius. Apalagi sekolah tersebut berada di kawasan perkotaan Singaraja yang secara akses pendidikan relatif lebih mudah dibanding wilayah pedesaan.
“Jangan sampai ini seperti fenomena gunung es, seperti kasus calistung kemarin,” tegasnya.
Ada kemungkinan bahwa kasus serupa dapat tersembunyi di balik data administratif yang normal. Dhukajaya mendesak Dinas Pendidikan untuk aktif melakukan verifikasi lapangan dan tidak hanya bersandar pada laporan formal. "Hal-hal seperti ini dinas harus turun sesegera mungkin."ujarnya
0Komentar