 |
| Bupati Buleleng,I Nyoman Sutjidra, Saat Membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2). |
SINGARAJA FM,-Arah pembangunan Kabupaten Buleleng pada tahun 2027 dipastikan lebih tajam dan terukur. Pemerintah Kabupaten Buleleng menempatkan percepatan penurunan angka kemiskinan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara luring dan daring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2).
RKPD 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2025–2029. Proses penyusunannya mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan melibatkan perangkat daerah serta para pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan berjalan partisipatif, terintegrasi, dan akuntabel.
Menurut Sutjidra, forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam menyatukan persepsi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan agar program yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng menurun dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025. Meski demikian, Bupati menilai capaian tersebut belum cukup dan perlu digenjot lebih serius hingga tahun 2027.
“Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Sutjidra.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan program RKPD 2027 sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, Sutjidra menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, dorongan investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik juga dinilai menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Saya berharap program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng, Komang Audi Berawijaya, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam penyempurnaan RKPD 2027. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan tema serta program prioritas pembangunan sekaligus menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Masukan dari perangkat daerah dan stakeholder menjadi bahan penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab isu strategis pembangunan,” jelasnya.
0Komentar