SINGARAJA FM,-Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna secara tegas meminta seluruh OPD yang menangani permasalahan stunting di Buleleng untuk berkolaborasi menurunkan stunting, khususnya pada bayi lima tahun (Balita). Terlebih peningkatan jumlah stunting berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 cukup tinggi di Kabupaten Buleleng. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali bersama TPPS Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu, (24/9).
Wabup Supriatna
menyebutkan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 -
2026 telah ditentukan target penanganan stunting dengan kondisi awal pada tahun
2021 sebesar 8,9%, kemudian tahun 2023 ditargetkan sebesar 8%, lanjut tahun
2024 sebesar 7%, tahun 2025 sebesar 6% dan tahun 2026 sebesar 5%. Terkait RPD
itu, pihaknya meminta seluruh OPD yang masuk dalam TPPS berkolaborasi melakukan
aksi serius menurunkan kondisi stunting di Buleleng. “Hasil survey SSGI tahun
2024 sebesar 14,8%, kondisi ini cukup tinggi dibandingkan tahun tahun
sebelumnya. Kita harus serius menurunkan kondisi ini, khususnya pada Balita
stunting. Saya minta OPD berkolaborasi tangani peningkatan stunting ini,
program kita ini ditunggu oleh masyarakat, jadi segera lakukan langkah-langkah
strategis,” tegas Wabup Supriatna.
Ditambahkan, Pemerintah
Kabupaten Buleleng sedang dalam tahapan penyusunan anggaran tahun 2026, terkait
itu program-program percepatan penurunan stunting agar disusun segera sehingga
dapat menjadi prioritas dalam APBD tahun 2026.
Sementara itu, dalam
sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DPMDDUKCAPIL) Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Penataan
Penduduk dan Keluarga Berencana, I Ketut Merta menyampaikan Pemerintah Pusat
telah menetapkan target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 18,8%, sedangkan
target prevalensi Pemprov Bali tahun 2025 sebesar 8,70%. Terkait itu,
penanganan stunting masih menjadi prioritas pemerintah sebagai langkah
strategis mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Hasil survey SSGI tahun 2024 di Indonesia sebesar 19,8% dan di Provinsi Bali
sebesar 8,7%. Hasil ini menempatkan kita diurutan pertama provinsi dengan
prevalensi stunting terendah di Indonesia. Kendatipun demikian, kondisi
stunting di Bali terjadi peningkatan sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya,”
terang Kabid Merta.
Pihaknya mengakui
permasalahan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan banyak
faktor seperti ekonomi keluarga, pengetahuan tentang kesehatan, sanitasi
lingkungan dan faktor lainnya. Dalam rangka mengatasi berbagai faktor itu,
Pemprov Bali mengambil kebijakan penanganan stunting melalui intervensi spesifik
dan sensitif. Terkait itu, Kabid Merta mengajak seluruh TPPS kabupaten/kota di
Bali berkomitmen melakukan langkah intervensi spesifik dan sensitif melalui
penguatan Posyandu, pemberdayaan keluarga melalu PKK, peningkatan air bersih
dan sanitasi serta edukasi pola suuh dan gizi yang berbasis kearifan lokal.
“Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat maupun
akademisi untuk terus bersatu dan bergerak bersama demi mewujudkan Bali bebas
stunting,” pungkasnya.
0Komentar