SINGARAJA FM,-Dewan memandang agar dana pinjaman daerah sebaiknya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan Gedung sekolah.
Apalagi nilai pinjaman
yang akan diajukan pemerintah pada tahun depan cukup besar. Mencapai Rp 200
miliar.
Demikian terungkap
dalam rapat pembahasan anggaran antara DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng, pada Senin
(22/9/2025).
Dalam rapat itu para
anggota DPRD Buleleng menyatakan setuju dengan sebagian usulan yang diajukan
oleh Pemkab Buleleng.
Adapun dari dana
pinjaman senilai Rp 200 miliar, sebanyak Rp 150 miliar akan digunakan untuk
pembangunan gedung pelayanan dan rawat inap RSUD Buleleng.
Sedangkan Rp 50 miliar
sisanya digunakan untuk pembangunan unit Gedung Perkantoran di Sekretariat
Daerah (setda) Kabupaten Buleleng.
Khusus untuk
pembangunan gedung pelayanan di RSUD Buleleng, DPRD Buleleng dapat menyetujui
hal tersebut.
Sementara untuk
pembangunan gedung perkantoran di Setda Buleleng, para anggota dewan kompak
meminta agar program tersebut ditunda.
Anggota DPRD Buleleng,
Kadek Sumardika menyatakan perbaikan kantor bupati dan gedung Setda lebih baik
ditunda.
Ia juga mendesak agar
dana yang digunakan untuk penataan kawasan wisata Lovina, kawasan Pelabuhan Tua
Buleleng, dan titik nol Kota Singaraja dilakukan penyisiran.
“Dana yang ada agar
diperuntukkan untuk pemenuhan infrastruktur jalan dan perbaikan gedung sekolah
di Buleleng,” ujar sumandika
Hal serupa juga
diungkapkan Anggota DPRD Buleleng, Dody Tisna Adi. Menurutnya masyarakat sangat
memerlukan perbaikan jalan. Apalagi jalan di Buleleng merupakan akses
pariwisata dan akses ekonomi.
“Lebih baik ini dulu
yang diselesaikan, ketimbang kita membangun gedung perkantoran,” ujarnya.
Dody menyebut akses
jalan untuk petani dan nelayan harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga memberikan
dampak ekonomi bagi daerah.
“Kalau infrastruktur
jalan diperbaiki, masyarakat semua tersenyum. Ekonomi juga tumbuh. Percuma kita
melakukan penataan kota dan pembangunan gedung kalau jalan-jalan di desa masih
banyak yang rusak,” kata Dody.
Pun demikian dengan Ni
Kadek Turkini, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng. Ia berharap
agar pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan dan sekolah, ketimbang gedung
kantor.
“Kita sudah terlalu
sering jadi sorotan karena gedung sekolah rusak, jalan rusak. Bagaimana kita
mau promosi pariwisata, kalau jalannya rusak. Kami harap, hal ini bisa
diproritaskan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Buleleng,
Made Jayadi Asmara juga mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya angka Rp 50
miliar untuk perbaikan gedung kantor, bukan angka yang sedikit.
“Apalagi gedung Setda
masih cukup layak. Kalau perlu renovasi, ya silahkan saja. Tapi untuk
pembangunan baru, kami minta tunda dulu,” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem
itu berharap agar pemerintah daerah juga memperhatikan asas pemerataan
pembangunan antara desa dengan kota. Sehingga tidak terkesan Singaraja-sentris.
“Kami paham setiap
pemimpin pasti punya keinginan untuk menciptakan pembangunan yang sifatnya
monumental. Tapi pembangunan infrastruktur di desa juga tidak boleh dilupakan,” ujar Jayadi.
0Komentar