SINGARAJA FM,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus mendorong optimalisasi digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mencegah kebocoran, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Hal ini diungkapkan
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat ditemui usai High Level Meeting (HLM)
Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di
Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Hotel Lovina Haven, Rabu
(16/7/2025).
Sutjidra menyampaikan
bahwa Buleleng baru saja kembali meraih dua penghargaan bergengsi terkait
digitalisasi keuangan daerah. "Kita mendapatkan penghargaan, dua kali
berturut-turut untuk pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali," ujarnya.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkab dalam menerapkan sistem
pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.
Meski bangga dengan
prestasi tersebut, dirinya menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah
optimalisasi. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan sangat strategis.
"Digitalisasi sangat penting karena bisa mencegah terjadinya kebocoran,
meningkatkan transparansi, dan yang paling utama memberi kepastian kepada
masyarakat," kata Sutjidra. Kepastian yang dimaksud adalah jaminan bahwa
uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke
oknum tertentu.
"Kalau semakin
luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya bahwa
pajaknya yang mereka bayar itu memang betul-betul masuk ke daerah dan digunakan
untuk pembangunan," lanjut Sutjidra. Menurutnya, kepercayaan masyarakat
ini menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pengumpulan PAD.
Namun, Bupati Sutjidra
mengakui masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satunya
adalah tingkat penggunaan atau adopsi sistem digital di kalangan masyarakat
yang masih perlu ditingkatkan. "Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi.
Sosialisasi di masyarakat masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang
belum paham dengan aplikasi seperti QRIS," jelasnya. Keterbatasan kepemilikan
smartphone atau kemampuan menggunakan aplikasi tertentu menjadi kendala nyata.
Sutjidra juga menyoroti
sektor potensial yang belum tergarap maksimal melalui digitalisasi, yaitu
retribusi parkir di pinggir jalan. "Ini Pak Kadis Perhubungan juga masih
bingung. Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkannya belum maksimal," ungkapnya.
Menerapkan pembayaran digital seperti QRIS untuk parkir jalanan terkendala
karena tidak semua pengguna jalan memiliki atau bisa mengoperasikan aplikasi
tersebut.
Merespons tantangan
ini, Sutjidra menyatakan komitmennya untuk mencari solusi. "Nanti kita
akan diskusikan dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana. Kita akan
cari formatnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang masih bisa digali guna
peningkatan PAD," pungkas dia.
0Komentar