SINGARAJA FM,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi program-program kesejahteraan sosial sekaligus mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan masyarakat yang memerlukan bantuan sosial.
Rombongan DPRD Provinsi Bali dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Komang Gede Kresna Budi, S.Ap., dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman Putra, S.Sos., MM, bersama jajaran pejabat dan pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
Kepala Dinas Sosial Buleleng menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia memaparkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, hingga rehabilitasi sosial. Putu Kariaman juga menjelaskan berbagai inovasi yang telah diluncurkan, seperti program Gesit Cepat Tanggap (GCT) yang bertujuan agar bantuan sosial bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Dinas Sosial Buleleng menerapkan langkah strategis dengan mengandalkan data terkini dan akurat sebagai dasar pelayanan, termasuk program JKN-KIS PBI dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Inovasi lainnya meliputi Puskessos GCT, Dinsos IT, Dinsos Melawan Lupa, Duta Data Sosial Penanggulangan Kemiskinan Buleleng (DDSPKB), layanan Scan Barcode, dan berbagai program kreatif lainnya.
Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Komang Gede Kresna Budi, menyampaikan apresiasi atas kerja maksimal Dinas Sosial dalam memfasilitasi masyarakat kurang mampu agar bantuan sosial dapat tersalurkan tepat sasaran. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Buleleng agar penanganan masalah sosial lebih objektif dan akuntabel.
“Kita harus memiliki satu persepsi dalam penggunaan data untuk penyaluran bantuan sosial, mengingat sektor ekonomi seperti pariwisata, peternakan, dan pertanian sangat penting bagi pertumbuhan Bali,” ujar Kresna Budi.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Provinsi Bali juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan bantuan sosial sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran. DPRD juga mengakui adanya tantangan berupa ketidaksesuaian data penerima bantuan dan minimnya pendamping sosial di wilayah terpencil, sehingga berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pembaruan data secara digital guna meningkatkan transparansi dan akurasi.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
0Komentar