SINGARAJA FM,-Persoalan terkait tapal batas di Kecamatan Busungbiu, Buleleng antara Desa Sepang Kelod dan Desa Dadap Putih masih berlanjut. Kini DPRD Kabupaten Buleleng meminta Bupati Buleleng untuk ikut turun ke lokasi untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Hal tersebut terungkap
dalam rapat antara Komisi I DPRD bersama Dinas PMD dan Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Buleleng, Selasa (25/2/2025).
Ketua Komisi I DPRD
Buleleng Luh Marleni usai rapat menyampaikan berdasarkan hasil turun ke
lapangan. Pihaknya mendapati jika sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan
antara kedua desa. Namun demikian untuk memperkuat keputusan yang dihasilkan
dalam permasalahan tersebut. Kini DPRD Buleleng terus mendorong OPD terkait
agar secepatnya mengumpulkan data-data untuk mencegah terjadinya konflik.
Pihaknya juga berharap,
Bupati Buleleng bisa ikut turun untuk memberikan kesejukan di tengah
permasalahan ini. Sebab Komisi I menilai pemikiran masyarakat akan lebih
terbuka jika pejabat dalam hal ini bupati Buleleng bisa ikut turun bersama
DPRD.
“Oh iya kemungkinan
nanti kita dari DPRD maupun bupati akan turun mudah-mudahan bisa terlaksana.
Itu (Bupati ikut turun,red) harapan kami dari DPRD, mungkin jadi harapan
masyarakat juga seperti itu, jadi siapa yang tidak tau kalau masyarakat sudah
ada pejabat yang turun pasti dia senang,” ujar Marleni.
Sementara itu, Plt Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kabupaten Buleleng, Made Supartawan
menerangkan sampai saat ini pihaknya bersama Bagian Pemerintahan Setda
Buleleng masih sedang
mengumpulkan data-data. Selain itu pihaknya mengaku sedang menyusun tim tapal
batas agar nantinya bisa mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
Sementara terkait
dengan adanya dorongan agar Bupati Buleleng ikut turun untuk mempercepat
penyelesaian masalah tapal batas. Pihaknya mengaku masih akan melaporkan semua
permasalahan ke Bupati sebagai tindak lanjut.
“(Dorongan bupati ikut
turun,red) Tentu akan kita laporkan ke beliau (Bupati, red) tentang
permasalahan ini. Kemudian kita juga setuju dengan apa yang disampaikan DPRD
nanti kita akan lebih turun ke lapangan mungkin untuk sosialisasi tentang
peraturan kemudian keberadaan desa adat terus fasilitasi di desa dinas,” terang
dia.
0Komentar