 |
| Bupati Buleleng,I Nyoman Sutjidra |
SINGARAJA FM,-Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperketat belanja pembangunan infrastruktur menyusul berkurangnya Dana Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Besaran TKD Buleleng tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp25,17 miliar atau 1,63 persen. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Pemkab Buleleng semakin terbatas, sehingga pengalokasian anggaran harus dilakukan secara lebih selektif.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, pengurangan TKD cukup berdampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah juga kembali mendapat arahan untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Pemotongan TKD ini sangat berpengaruh. Kami kembali ditekankan untuk melakukan efisiensi. Kalau ada masalah, nanti supervisi dari KPK juga tetap ada,” ujar Bupati Sutjidra, Senin (10/8).
Sutjidra menambahkan Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Buleleng akan memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian atau pangan, serta jaminan sosial menjadi program yang tetap dipertahankan. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Program prioritas saja yang dijalankan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian atau pangan, kemudian jaminan sosial,” kata Bupati Sutjidra.
Khusus pembangunan jalan, keterbatasan anggaran semakin terasa karena di sisi lain harga material dan biaya konstruksi juga mengalami peningkatan. Akibatnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan menjadi semakin besar.
Meski demikian, Bupati Sutjidra memastikan pembangunan infrastruktur tidak dihentikan sepenuhnya. Sejumlah fasilitas publik yang dianggap penting masih tetap mendapatkan alokasi anggaran.
Pada tahun 2026, Pemkab Buleleng juga masih melanjutkan revitalisasi sekitar 70 sekolah. Pembangunan fasilitas kesehatan serta dukungan terhadap sektor pariwisata juga tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan APBD.
Menurut Bupati Sutjidra, pemerintah daerah harus membagi anggaran secara proporsional agar kebutuhan setiap sektor tetap dapat terpenuhi.
“Kalau semua anggaran dibawa ke jalan, pariwisata tidak jalan, kesehatan tidak jalan, pendidikan juga tidak jalan. Semuanya penting, tetapi harus dibagi sesuai kemampuan fiskal yang kita miliki,” tegas Bupati Sutjidra.
Sementara itu, terkait Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi ASN, Pemkab Buleleng saat ini belum berencana melakukan pemangkasan.
Namun, Bupati Sutjidra mengakui pengurangan TPP tetap dapat menjadi pilihan apabila tekanan terhadap APBD semakin berat. Langkah tersebut disebut sebagai opsi terakhir untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kalau sudah terpaksa, ya mau tidak mau harus dilakukan untuk mengamankan APBD. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana,” pungkas Bupati Sutjidra.
0Komentar